Anggota DPR dari PDI Perjuangan, M Prakosa masih ingat saat awal Menteri Fadel Muhamad mengikuti rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung menargetkan peningkatan tiga kali lipat produksi ikan dalam negeri. Termasuk di dalamnya ikan lele dan patin serta ikan lainnya yang dipasok untuk memenuhi kebutuhan hotel, katering dan rumah makan serta konsumsi masyarakat.
Janji tersebut, dilanjutkan oleh pengganti Fadel Muhamad, Sharif Cicip Sutardjo yang sama sama dari partai Golkar. Namun, dua setengah tahun kabinet Indonesia Bersatu Dua berjalan, ternyata impor beberapa komoditas ikan masih dilakukan dengan alasan harga luar negeri lebih murah dibandingkan dalam negeri.
Di sektor budidaya perikanan jumlah produksi saat ini masih belum optimal. Misalkan ikan lele dan patin, ikan konsumsi favorit masyarakat Indonesia ini pada 2010 jumlah produksi hanya 236.764 ton untuk ikan lele dan patin hanya mencapai 104.975 ton. Pada tahun inipun peningkatannya dinilai tidak terlalu signifikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Bukan hanya disektor perikanan swasembada belum terjadi. Tapi disektor pertanian juga harus melakukan impor. Bahkan, untuk sekelas komoditas singkong paling tidak Indonesia harus melakukan impor 1.342 ton dengan harga USD 340.000 dari Vietnam dan China sebanyak 5.057 ton dengan seharga USD 1,3 juta.
Negara yang dinilai sumbur ini ternyata hanya mampu memproduksi singkong sebesar 24 juta ton pada tahun 2011 atau naik tipis bila dibandingkan produksi 2010 yaitu 23,9 juta ton. “Pemerintah tidak memiliki political will terhadap pembangunan pertanian,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi , Selasa, (10/7).
Selain produk yang sehari hari akrab di lidah masyarakat, untuk bumbu seperti garam, Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi garam sebesar 823.958 ton. Untuk mencukupi kebutuhan sekitar 1,5 juta ton. Paling tidak, Indonesia harus mengimpor sekitar 500.000 ton garam.
M Prakosa menilai belum berakhirnya impor beberapa komoditas yang harusnya bisa diproduksi didalam negeri menandakan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian dan perikanan rakyat. “Kebijakan sektor pertanian pemerintah terlalu liberal, pemerintah lebih memilih impor dengan alasan harga murah,” ujarnya Kamis (12/9).
Dia mengatakan belum ada perubahan yang signifikan terhadap produksi perikanan dan pertanian rakyat. Padahal, pemerintah menargetkan dalam 5 tahun ingin meningkatkan produksi sampai 300 persen. “Perlu ada terobosan dalam pembiayaan dan bimbingan pada sektor ini,” katanya.
Menteri Pertanian Suswono hanya mengungkapkan impor singkong merupakan hal biasa. “Sesuai kebutuhan industri. Kalau tidak dipenuhi dalam negeri maka ada peluang untuk impor ya silahkan saja, namanya industri pasti ingin mendapatkan untung,” kata Suswono di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7).
Hal senada juga pernah diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo yang mengklaim telah memberlakukan aturan importasi garam secara terkontrol dalam memenuhi kebutuhan nasional.
“Pemerintah melakukan impor garam sebatas untuk menambal kebutuhan dalam negeri atau dapat dikatakan tidak boleh surplus impor dan dilakukan di luar periode panen raya,” ujarnya dalam acara kongres garam rakyat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (11/7). (merdeka)
